Penulis : Raiza Makaliwuge
Manado – Petani menuntut pihak Politeknik Pariwisata (Poltekpar) agar jangan dulu membicarakan pembangunan Poltekpar tahap dua, sebelum menyelesaikan permasalahan ganti untung yang ada di tahap satu yang sudah digusur pada 7 November 2022 lalu. Diketahui, lokasi yang telah digusur awal sekarang sementara dibangun kampus Poltekpar.
Permintaan itu disampaikan warga saat digelar Sosialisasi Pembangunan Politeknik Pariwisata tahap dua di Kantor Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (21/7/2023).
“Kami menolak, urus dulu tu tahap satu ganti untung. Jangan cuma kompensasi karena itu bangunan so badiri. So siksa kasiang torang, jadi torang tolak,” kata Oma Ndio.
Keluhan juga terdengar dari seorang janda yang kehidupan sehari-hari bergantung pada hasil pertanian.
“Sebagai pribadi saya menolak karena masih tahap perjuangan torang. Pengalaman di Brimob, reken seribu pera nda ada ganti untung. Kita seorang janda yang sementara kase skolah tape anak saat itu. Setelah dorang ambe torang pe kobong pada saat itu, kita pe usaha pigi pasar ta brenti. Jadi sekarang kita tolak,” keluh E. Kakunsi.
Para petani mengaku akan mendukung penuh progam pemerintah, namun mereka menyesalkan sejumlah tindakan yang mereka alami dalam proses pembangunan Poltekpar di daerah mereka.
“Torang akan tunjang program pemerintah, tapi kami kecewa untuk tanggal tujuh yang lalu kami tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali tentang penggusuran yang torang alami. Dan torang meminta untuk menyelesaikan tahap pertama baru bacarita depe berikut,” ungkap Mama Takasili.
Sosialisasi Pembangunan Politeknik Pariwisata tahap dua yang diadakan di Kantor Desa Kalasey Dua ini dikawal ketat oleh aparat keamanan gabungan yakni Polisi, Polisi Pamong Praja, dan TNI.
Tampak hadir puluhan petani dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Politekpar. Ikut serta Kasat Pol PP Farly R. Kotambunan, S.E., Kabid Aset Pemprov Sulut Melky Matindas, S.E., M.A.P., Pemerintah Kecamatan Mandolang, Pemerintah Desa Kalasey Dua dan BPD setempat.
Camat Mandolang Reyly Yurike Pinasang, S.E., menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan Poltekpar berada di samping kiri bangunan yang sudah ada, dengan luas 1,5 Hektar. Setelah melakukan pemetaan, mereka mendapatkan sepuluh nama dan mengundang petani yang termasuk dalam proyek pembangunan Poltekpar tahap dua.
Pantauan di lokasi sosialisasi, setelah melakukan pembicaraan yang panjang antara kedua belah pihak, pihak Poltekpar dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut sepakat untuk mengundang kembali petani untuk membicarakan tentang pembangunan Poltekpar tahap dua.
