Penulis: Josua Wajong
Tomohon – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi salah satu tuntuntan Solidaritas Masyarakat Beraksi (Somasi) Tomohon, saat membawa aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Rabu (20/4/2022).
Filo Karundeng, Dewan Pemuda Adat Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Region Sulawesi yang turun berorasi menuturkan, RUU Masyarakat Adat sangat penting guna melindungi hak hidup dari masyarakat adat.
“Undang-undang masyarakat adat akan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang hidup dan bergantung atas tanah dan hutan,” kata Karundeng.
Karena menurutnya, saat ini di Indonesia masih banyak hak-hak masyarakat adat yang dieksploitasi bahkan dirampas oleh kaum elit yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi.
“Masyarakat adat rentan mengalami kriminalisasi, bahkan terusir dari wilayah adatnya akibat kepentingan para kaum elit yang secara terang-terangan mengeksploitasi tanah milik masyarakat adat untuk kepentingan pribadinya,” aku Karundeng.
Untuk itu dengan tegas ia mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat. Wakil rakyat di DPRD Tomohon juga diminta untuk ikut memperjuangkan aspirasi ini.
“Saya sebagai pemuda adat Tomohon, mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat yang mengakui, melindungi masyarakat adat, juga menghormati eksistensi dan keberadaan nilai-nilai lokal,” tegas Karundeng.
Diketahui, aksi Somasi di DPRD Tomohon didahului dengan sebuah upacara yang dilakukan di kawasan Tugu Opo Tololiu, tepatnya di waruga (makam tua) leluhur pemimpin Tomohon, Ngantung Palar. Sebelum berorasi, para pemuda dan mahasiswa memanjatkan permohonan dan perlindungan kepada Sang Khalik, serta restu dari para leluhur.
Di gedung rakyat, aspirasi Somasi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Erens Kereh, James Kojongian, dan Miky Junita Linda Wenur. Para wakil rakyat ini berjanji, akan memperjuangkan tuntutan warganya. (*)
