Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) lakukan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Boltim tahun anggaran 2022.
Agenda tersebut berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Senin (6/2/2023).
Pada kesempatan itu, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., mengatakan, terkait pemeriksaan BPK sudah ditetapkan sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus koperatif.
“Yang pertama tentu hari sudah ditetapkan sebagi hari pertama pemeriksaan oleh BPK yang sudah terjadwal seperti tahun-tahun kemarin ini menjadi sesuatu yang baik yang akan menjadi kontrol bagi kinerja terutama keuangan kita, oleh karena itu saya berharap kepada seluruh OPD bersikap koperatif menyediakan berbagai data yang dibutuhkan oleh BPK,” kata bupati dalam sambutannya.
Pucuk pimpinan Boltim ini berharap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.
“Sudah 9 kali kita mendapatkan opini WTP, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan buat kita semua dan saya berharap bahwa kita bisa tetap mempertahankan opini itu, karena ini menjadi sebuah standard bagi seluruh pemerintah daerah kondisi keuangannya,” harap bupati.
Bupati menyebutkan Kabupaten Boltim sudah 9 kali mendapat WTP sehingga sudah tahu apa yang disiapkan.
“Setelah sudah 9 kali kita diganjar dengan opini WTP maka sudah tahu persis apa yang kita siapkan, saya tentu akan menggunakan hasil pemeriksaan BPK ini untuk mengevaluasi kinerja dari SKPD yang ada, ini menjadi standard juga saya untuk melakukan penilaian terhadap SKPD,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim BPK Provinsi Sulut, Ronny Christanto, mengatakan, kedatangan ke Kabupaten Boltim untuk pemeriksaan interim dalam keseluruhan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan anatomi dari undang-undang.
“Kali ini saya bersama tim datang kemari dalam rangka pemeriksaan interim dalam keseluruhan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan anatomi dari undang–undang,” tutur Christanto.
Turut hadir dalam entry meeting tersebut Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo, Sekretaris Daerah, Para Asisten, para Camat, dan seluruh Kepala SKPD di Lingkup Pemkab Boltim. (Advertorial)
