Penulis: Hendro Karundeng
Manado, inatara.com – Gejolak aksi yang memanaskan suasana rapat paripurna pengesahan Rancangan Peranturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa, 24 Februari 2026, menuai beragam respons publik. Ketua Aliansi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sulut, Julius Jems Tuuk, menyebut ada kekuatan oligarki di balik aksi penolakan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Saya menduga, masyarakat yang menolak RTRW dibiayai oleh kelompok oligarki di Sulawesi Utara,” ujat Tuuk di kantor DPRD Sulut.
Sosok yang dikenal sebagai personel Tim Khusus Gubernur Sulut ini juga mempertanyakan, kenapa masyarakat penambang yang selalu disalahkan padahal justru pertambangan besar punya dampak lingkungan yang lebih besar.
Pernyataan Tuuk itu langsung ditanggapi pihak LBH Manado, salah satu lembaga yang melakukan aksi protes bersama Koalisi Masyarakat Sipil Sulut.
Direktur LBH Manado, Satryano Pangkey, mengatakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan skema populis yang dimainkan rezim.
“Kami menolak segala jenis skema kebijakan ekstraktif yang merusak lingkungan dan mengorbankan warga kecil. Bisa jadi WPR itu bentuk klientelisme (balas jasa) para elite mengakomodir pendukung dalam sukses pilkada. Artinya, yang diuntungkan dari kebijakan tersebut hanya di seputaran elite,” kata Pangkey.
Dia menjelaskan jika pihaknya menekankan penolakan Perda RTRW, sebab tidak partisipatif dan sangat berpotensi pada skema ketidakadilan ruang karena hanya mengakomodir kepentingan para pemodal dan mengorbankan rakyat kecil, melegitimasi perampasan ruang hidup.
“Jadi penolakan kami murni dilatari mencegah produk legislasi yang merugikan rakyat kecil, Masyarakat Adat, merusak lingkungan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan, narasi yang menggembosi gerakan yang dilakukan menandakan pemerintah anti kritik.
“Latar belakang dan rekam jejak kami jelas sebagai lembaga yang bergerak di isu HAM (Hak Asasi Manusia), lingkungan, dan Masyarakat Adat. Kami tidak punya rekam jejak berkolaborasi dengan para elite predatoris,” paparnya.
Pangkey menutup dengan menanyakan keterlibatan serta siluet dari perumusan Perda RTRW tersebut.
“Terakhir, yang oligarki itu siapa? Coba telusuri siapa suksesor-suksesor dari Perda RTRW, siapa pengusungnya, itu mereka sendiri, elite-elite oligarki predatoris dan antek-anteknya itu sendiri,” pungkasnya.
