Penulis: Hendro Karundeng
Tomohon – Catatan kritis dilayangkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ir. Miky Junita Linda Wenur, M.A.P. Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon jadi titik sasar.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon ini mengingatkan pemerintah agar serius memperhatikan hak-hak warga. Menurutnya, sebagai legislator adalah suatu kewajiban melaksanakan fungsi pengawasan, sekaligus menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
“Sampai kemarin Senin (1/7/2024), belum ada pupuk bersubsidi di Tomohon. Itu akibat tidak menginput e-RDKK, sesuai mekanisme dan aturan dari Kementan (Kementerian Pertanian) RI, yakni pada bulan Desember 2023 lalu,” kata Wenur, Selasa (2/7/2024).
Akibatnya, selang bulan Januari-Juni 2024 ini, petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Tomohon.
“Itu kemudian berdampak pada penurunan produksi jagung, padi dan tanaman lainnya,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon ini.
Hal lain diungkapkan Wenur. Dari informasi yang diperoleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon ini, sampai Senin kemarin, guru dan pegawai sekolah belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Terakhir diterima bulan Maret 2024 dan itu berarti sudah memasuki bulan ketiga,” ungkap Calon Wali Kota Tomohon yang dimajukan Partai Golkar ini.
Sosok perempuan santun, cerdas dan merakyat ini mengingatkan Pemkot Tomohon untuk memastikan realisasi pupuk bersubsidi bagi petani, serta TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak (nakon) di bidang pendidikan.
