Penulis: Aglan Arief
Tutuyan, inatara.com — Warga lingkar tambang Kotabunan tolak upaya pembusukan terhadap Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oscar Manoppo. Dukungan penuh atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam rangka kesejahteraan masyarakat pun ditegaskan.
“Isu-isu yang disebar di media sosial itu provokasi. Seperti baru-baru ini, kasihan sampai-sampai sudah bilang bupati janji ini, janji itulah, sampai diarahkan untuk mengatakan sudah tidak akan memilih lagi. Kita kalu mo tuntut tu ibu yang bicara dengan video, memang bupati da janji apa? Mana bukti bupati da ba janji pa ngoni?” kata Hamdin Imban baru-baru ini.
“Biar nda’ bajanji, pemerintah tetap sampai saat ini terus berjuang mencari solusi untuk masyarakat di tambang,” tegasnya.
Hamdin mengaku jika banyak masyarakat lingkar tambang sangat mendukung perjuangan pemerintah daerah yang mengusulkan sistem plasma.
“Karena sekarang kan susah, masyarakat di PETI (Pertambangan Tanpa Izin), tidak ada izin. Sudah diusulkan oleh pemerintahan untuk dapat WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) tapi ternyata tidak bisa, aturan tidak memungkinkan itu. Sekarang mau usul sistem plasma, wilayah Panang yang memang ada di tanah milik PT ASA dan memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), bisa jadi bagian dari IUP itu. Sehingga mereka bisa tetap bekerja tapi secara legal. Tapi kemudian emas mereka dijual ke perusahaan yang otomatis jadi emas legal. Tidak seperti yang terjadi selama ini ilegal, karena PETI ilegal,” terangnya.
Hamdin mendoakan agar berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyat Boltim bisa mendapatkan jalan.
“Sekali lagi, kami masyarakat sangat mendukung usulan itu. Tapi tentu kembali lagi penentu kebijakan di atas. Torang pe pemerintah sudah berjuang, mengusul ke atas, tapi diterima atau tidak kan bukan kewenangan pemerintah daerah,” tuturnya.
Ia juga berharap, perjuangan yang dilakukan Bupati Boltim bisa didukung penuh oleh seluruh jajaran pemerintah hingga di tingkat desa.
“Pemerintah sedang berupaya memperjuangkan sistem plasma itu, nah kita yang di bawah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga harus bersama. Turun ke masyarakat, jelaskan tentang upaya-upaya itu sehingga tidak ada lagi yang sembarang bicara pemerintah tidak mendukung masyarakat penambang,” kata Hamdin.
PETI adalah pelanggaran hukum, karena itu dilarang. Makanya, upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi harus didukung penuh masyarakat, terutama penambang.
“Masyarakat pasti setuju dengan apapun yang diupayakan pemerintah daerah untuk rakyat. Dari pada PETI juga kan dilarang. Sapa yang nda suka menambang tapi legal. Tidak dikejar-kejar aparat hukum karena melanggar hukum dan bisa bekerja tanpa rasa was-was,” terangnya.
“Pihak PT ASA sendiri tentu juga akan mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan mereka ambil, sebab nanti segala konsekwensi di dalam akan ikut juga ditanggung oleh perusahaan sebagai pemilik lahan dan pemilik IUP,” sambungnya.
Hamdin juga mengaku, masyarakat yang cerdas dan bijak sesungguhnya tidak suka ada yang menghubung-hubungkan persoalan tambang dengan pemilihan kepala daerah.
“Jujur, saya waktu lalu tidak memilih bupati yang sekarang, tapi kan sekarang dia bupati kita semua. Dia berjuang untuk kenyamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Boltim. Sebagai masyarakat, kita semua warga Boltim harus mendukungnya. Kasihan bupati, dia sudah berjuang kemudian dituduh yang tidak-tidak,” pintanya.
