Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Sudah hampir dua bulan lamanya SMA Negeri 1 Kotabunan beroperasi tanpa adanya kepala sekolah definitif. Kondisi ini mulai menimbulkan berbagai kendala, terutama dalam urusan administrasi dan pelayanan sekolah yang menjadi terhambat.
Melalui Humas SMA Negeri 1 Kotabunan Asmadi Tudjaena, S.Pd, mengungkapkan bahwa kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut berdampak langsung terhadap jalannya proses administrasi dan kegiatan sekolah.
“Kurang lebih dua bulan SMA Negeri 1 Kotabunan tidak ada Kepala Sekolah. Hal ini tentu sangat mempengaruhi administrasi yang ada, sehingga pelayanan terkait dengan pengurusan jadi kendala,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, banyak urusan penting yang membutuhkan tanda tangan dan keputusan kepala sekolah harus tertunda. Mulai dari pengajuan kegiatan sekolah, laporan administrasi ke dinas pendidikan, hingga pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak bisa berjalan optimal tanpa otorisasi dari kepala sekolah.
“Setiap hari kami hanya berupaya menjaga agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal. Namun untuk urusan administrasi, kami serba terbatas. Ada dokumen yang tidak bisa diproses karena menunggu kebijakan dari kepala sekolah definitif,” tambahnya.
Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada proses penilaian sekolah serta pengajuan program-program akademik yang seharusnya sudah dimulai sejak awal semester. Guru-guru dan tenaga kependidikan berharap agar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara segera menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut.
“Sekolah butuh pemimpin yang bisa mengambil keputusan. Kami berharap pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, segera menunjuk atau mengangkat kepala sekolah baru agar proses pendidikan tidak terhambat lebih lama lagi,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, jabatan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kotabunan terakhir diisi oleh pejabat lama yaitu Drs., Jordeni Okay, yang telah memasuki masa pensiun pada Agustus lalu. Hingga kini, belum ada penunjukan resmi pengganti, baik secara definitif maupun pelaksana tugas (Plt).
Akibatnya, berbagai kegiatan sekolah yang memerlukan legalitas kepala sekolah tidak dapat dijalankan maksimal. Beberapa program pengembangan siswa, kegiatan ekstrakurikuler, serta kerja sama antar sekolah terpaksa ditunda menunggu adanya keputusan baru dari pihak berwenang.
Para guru berharap agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius. Mereka menilai, keberadaan kepala sekolah bukan hanya sebagai penanggung jawab administrasi, tetapi juga motor penggerak utama dalam memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Dengan berjalannya waktu tanpa kepemimpinan yang pasti, SMA Negeri 1 Kotabunan kini berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian segera dari pemerintah, demi kelancaran proses belajar mengajar dan keberlangsungan mutu pendidikan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Boltim Kotamobagu, Hans Hart Moonik, S.Pd., M.Pd., melalui Kepala Seksi Pembinaan SMA dan PKOK, Hendra Manggopa, S.P., membenarkan bahwa SMA Negeri 1 Kotabunan memang belum memiliki kepala sekolah selama kurang lebih dua bulan terakhir.
“Benar, sejak tanggal 4 Agustus, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabunan, Drs. Jordeni Okay, telah memasuki masa pensiun. Namun sebelumnya, kami sudah mengajukan usulan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara terkait kekosongan jabatan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, atau paling lambat minggu depan, sudah ada surat keputusan (SK) penunjukan kepala sekolah yang baru apakah itu Plt atau langsung definitif, kami masih menunggu keputusan dari provinsi,” jelasnya. (*)
