Penulis: Hendro Karundeng
Likupang, inatara.com – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara (Minut), Selasa (28/4/2026). Langkah serius ini dipacu sebagai upaya untuk memastikan percepatan pembangunan dan memetakan potensi investasi yang lebih luas di kawasan destinasi super prioritas tersebut.
Perhatian utama tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti perhotelan, fasilitas umum, hingga ekonomi kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Saat turun lapangan, rombongan wakil rakyat dari Gedung Senayan melihat langsung titik-titik strategis di sepanjang pesisir Likupang. Mereka menemukan, KEK Likupang benar-benar memukau dengan keindahan alam pantai dan vegetasi hijau yang masih terjaga. Kawasan ini juga dinilai menyimpan potensi investasi yang sangat besar.
Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, dan industri juga memberikan catatan strategis. Agar Likupang benar-benar siap bersaing di kancah internasional, pembenahan menyeluruh harus dilakukan.
“Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi kesiapan infrastruktur penunjang, konektivitas transportasi, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu berperan aktif dan profesional dalam pengelolaan kawasan wisata ini,” kata Asisten II Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan yang turun langsung mendampingi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minut.
Kunjungan Komisi VII DPR RI ke KEK Likupang ini diapresiasi
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Diketahui, Senin (27/4/2026) sebelumnya, di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Gubernur Yulius menyampaikan langsung berbagai potensi ekonomi daerah di hadapan Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026.
Kunker reses Komisi VII DPR RI ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra.
Gubernur Yulius menyampaikan stabilitas ekonomi Sulut tahun 2025 sangat baik dengan pertumbuhan 5,66%, melampaui rata-rata nasional. Poin paling menonjol adalah transformasi sektor ekonomi kreatif (ekraf) yang diproyeksikan melonjak 1.456%, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar pada 2025.
“Sektor ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis kekayaan intelektual,” tegas Gubernur.
Dukungan Pemprov terlihat dari pembentukan nomenklatur khusus ekonomi kreatif hingga gelaran event besar Warbiasa Governor League 2025. Sektor pariwisata juga mencatat kinerja positif dengan 61.495 wisatawan mancanegara pada 2025, didominasi pasar Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Wisatawan nusantara justru melonjak tajam mencapai 14,35 juta perjalanan.
Gubernur turut menyoroti peran 408.505 unit UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Sepanjang 2023-2025, Pemprov memberi intervensi nyata berupa bantuan peralatan kepada 960 unit usaha dan memfasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Meski tren positif, Yulius Selvanus menggarisbawahi sejumlah tantangan infrastruktur. Di antaranya kebutuhan penambahan rute penerbangan langsung internasional, integrasi transportasi massal KSPN & Trans Manado, serta peningkatan terminal internasional Bandara Sam Ratulangi. Infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, listrik, dan internet di destinasi wisata terpencil juga perlu dibenahi.
Menutup pertemuan, Pemprov Sulut menyampaikan aspirasi strategis kepada Komisi VII DPR RI. Usulan utama mencakup penetapan Sulut sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal kelautan dan agroindustri, serta penguatan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi.
“Kami berharap usulan ini dikawal Komisi VII DPR RI demi meningkatkan daya saing Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” ucap Gubernur Yulius.
