Penulis: Hendra Mokorowu
Tomohon, inatara.com — Wakil Wali (Wawali) Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., menyampaikan dan menjelaskan tentang rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kota Sejuk tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di gedung rakyat kota Tomohon, Senin (27/7).
Sambutan Wali Kota Tomohon yang dibacakan Wawali Rumajar. Dikatakanya, pemerintah kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya rapat paripurna yang terhormat ini. Agenda ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kemitraan konstruktif antara eksekutif dan legislatif.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, disampaikan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA-PPAS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). selanjutnya, dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Untuk itu, berkas KUA-PPAS tidak hanya merupakan persyaratan administratif, melainkan menjadi dokumen strategis dan filosofis yang akan memandu seluruh gerak pembangunan di tahun mendatang. Utamanya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Penyusunan KUA-PPAS 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kemampuan keuangan daerah dan proyeksi kapasitas fiskal. Termasuk berbagai dinamika ekonomi sosial yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota Tomohon,” tutur Sendy.
Selain penyelarasan pada arah kebijakan pemerintah pusat dan arah pembangunan provinsi Sulawesi Utara, penyusunan KUA PPAS juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tema pembangunan RKPD Tomohon tahun 2027, yaitu “Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah dan Ketahanan Lingkungan”.
Melalui tema ini, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan maka ditetapkan delapan prioritas pembangunan sebagai fokus utama.
Pertama, peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan. Kedua, peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup.
peningkatan pariwisata yang maju berkelanjutan. Keempat, peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi.
Kelima, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Keenam, peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi.
Ketujuh, stabilitas keamanan. Kedelapan, ketertiban daerah.
“Melalui tahapan pembahasan ini, saya berharap akan menghasilkan APBD Tomohon 2027 yang mampu merespon dinamika perekonomian, mempercepat transformasi ekonomi. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Melindungi daya beli masyarakat, menjaga postur APBD tetap sehat dan bermanfaat bagi pembangunan, khususnya dirasakan masyarakat Tomohon,” tandasnya.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon, Drs. Johny Runtuwene didampingi Wakil Ketua, Donald Pondaag dan Jefry Polii. Dihadiri Kapolres Tomohon, AKBP Novrial Kombo, Sekretaris Daerah Kota, Edwin Roring, S.E., M.E., anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
