Penulis : Raiza Makaliwuge
Tondano – Petani dan jejaring yang tergabung dalam aliansi Solipetra, tuntut janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang belum dilakukan. Hal itu dituturkan Refly Sanggel di Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, baru-baru ini.
Koordinator Solipetra itu menjelaskan bahwa janji DPRD untuk menggelar RDP setelah petani dan jejaring yang tergabung dalam aliansi Solipetra melakukan aksi di depan gedung DPRD Sulut.
Dalam aksi tersebut massa aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Victor Mailangkai dan ia berjanji untuk melakukan RDP antara petani dan pihak terkait.
“Dalam penyampaian aspirasi itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Victor Mailangkay berjanji akan melakukan RDP antara kami petani Kalasey Dua dengan pihak-pihak yang terkait. Direncanakan pada Senin, tanggal 13 November 2023, namun RDP yang dijanjikan tak kunjung terealisasi,” ungkap Sanggel.
Ia juga menjelaskan, petani dan jejaring yang ada sudah melayangkan pesan WhatsApp (WA) secara serentak untuk meminta kepastian terhadap RDP yang dijanjikan oleh wakil ketua dewan tersebut.
“Kata Mailangkay, masalah ini sudah diserahkan ke komisi terkait dan Ketua Komisi Satu DPRD Sulut, Raski Mokodompit telah berdiskusi langsung dengan koordinator petani Kalasey Dua bersama beberapa perwakilan petani pada hari Kamis, 9 November 2023 di ruangan rapat komisi,” terang Sanggel.
Sanggel juga menuturkan tentang hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan Ketua Komisi Satu DPRD Sulut pada Kamis, 9 November 2023 yang lalu.
“Ketua komisi satu hanya mengali data history maupun status lahan yang menjadi objek konflik di Desa Kalasey Dua. Dalam diskusi tersebut Mokodompit juga menyatakan akan segera mengundang para pihak terkait untuk RDP, yang selambatnya hari Selasa, 14 November 2023,” tutur Sanggel.
