Penulis: Sunadio Djubair
Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Samsudin Dama, S.T., M.E., bersama Bupati Oskar Manoppo, S.M., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).
Kegiatan yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah se-Sulut ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Dama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan KPK beserta jajaran.
“Di momen yang penting ini, saya atas nama pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua KPK RI, beserta jajaran Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI atas diundangnya kami dalam pelaksanaan rapat koordinasi hari ini,” ujar Dama, Rabu (13/8/2025).
Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat.
“Setiap rupiah yang disalahgunakan adalah hak rakyat yang dirampas, yang berakibat pada pembangunan terhambat dan kesejahteraan tertunda. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus berkomitmen membangun barisan yang kokoh dalam mencegah dan memberantas korupsi,” tegasnya.
Anggota DPRD 3 Periode ini juga mengingatkan bahwa, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa. Ia menyoroti bahwa Boltim sebagai daerah yang dimekarkan pada tahun 2008 masih dalam tahap perkembangan dan sangat membutuhkan dukungan untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah.
“Komitmen integritas, transparansi, dan keberhasilan pembangunan telah kami kedepankan dalam menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin wakil rakyat, kepala daerah, dan ASN bekerja dengan hati, melayani masyarakat,” pungkasnya.
Rakor yang diselenggarakan KPK-RI ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Boltim. (*)
