Penulis: Hendra Mokorowu
Tomohon, inatara.com — Sebanyak tiga poin utama yang harus dipahami seluruh perangkat daerah. Ini terkait penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kota Tomohon tahun 2027. Hal ini ditegaskan Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, S.H., dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2027, di Metland Marron Hotel, Jumat (13/11).
“Ada tiga poin utama yang wajib dipahami dan dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun APBD 2027,” ketus Caroll.
Ketiga poin utama yang dimaksud, yakni pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Seluruh proses penyusunan APBD harus berangkat dari perencanaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan. Apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2027, harus tercermin secara konsisten dalam KUA-PPAS hingga RKA-SKPD.
“Jangan terjadi kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran. Saya meminta, perangkat daerah menyelaraskan programnya dengan program strategis nasional,” pinta Caroll.
Kedua, penganggaran berorientasi pada kinerja, prioritas, dan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan APBD tidak diukur dari besarnya alokasi anggaran atau banyaknya kegiatan. Melainkan dari dampak nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat. Perangkat daerah dituntut selektif dalam menentukan prioritas belanja. Menghindari pemborosan pada kegiatan rutin administratif serta mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial dan penguatan ekonomi daerah.
“Setiap usulan anggaran juga wajib disertai target kinerja yang terukur. Tentu memenuhi ketentuan belanja wajib secara substantif, bukan sekedar formalitas persentase,” ujarnya.
Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, disiplin fiskal dan akuntabilitas penganggaran. Seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dan teliti dalam menyusun anggaran. Mulai dari kesesuaian program dan subkegiatan. Ketepatan kode rekening, standar harga satuan, volume kebutuhan hingga sumber pendanaan.
“Penyusunan belanja harus rasional dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak menimbulkan beban keuangan di kemudian hari,” jelasnya.
Sebelumnya, Caroll menegaskan, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda). Sesuai dengan amanat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan APBD mempedomani Permendagri yang diterbitkan setiap tahun. Ini sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 merupakan kompas bagi kita, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan administratif. Tetapi juga sebagai landasan agar penyusunan APBD dilakukan secara terarah, terpadu dan disiplin. Dengan tetap menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah,” tandasnya.
Di momentum ini, Caroll mengapresiasi narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Jifvy M.D. Paomey, S.IP., M.Ak., CGAA, yang menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Seksi Wilayah IVA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tampak hadir, Ketua DPRD Kota Tomohon, Djonny Runtuwene, Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon, Dani Liuw dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
