Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Di tengah berbagai polemik seputar aktivitas pertambangan di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pernyataan tegas datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim yang dikenal vokal, Alambri Matiala.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah sosok pertama yang berdiri di garis depan dalam mendukung program Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen Yulius Selvanus Komaling terutama terkait upaya legalisasi dan pemberdayaan para penambang melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Saya adalah orang yang pertama mendukung program Gubernur YSK, terutama yang bertujuan mensejahterakan para penambang. Usulan WPR di Boltim semua saya yang usulkan. Saya yang mengawal izin WPR sejak awal dan mendukung penuh program YSK,” tegas Matiala, Senin (21/7/2025).
Pernyataan ini disampaikannya di tengah derasnya isu soal keberadaan tambang rakyat di wilayah Tobongon dan Modayag yang belakangan memunculkan polemik, termasuk tudingan yang sempat diarahkan padanya terkait aktivitas pertambangan ilegal.
Matiala dengan tegas membantah tudingan tersebut dan memilih merespons dengan fakta dan rekam jejak perjuangannya dalam mengawal aspirasi para penambang lokal. Ia menekankan bahwa dirinya bukan hanya mendukung program legalisasi tambang rakyat, tetapi juga menjadi inisiator utama dalam mendorong pemerintah provinsi menetapkan kawasan WPR di Boltim.
“Dari awal saya sudah perjuangkan. Ini bukan soal politik, ini soal nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidup di tambang. Jangan sampai mereka terus-terusan dihantui ketidakpastian hukum. Saya berdiri untuk mereka sejak dulu,” lanjut Matiala.
Ia juga menjelaskan bahwa usulan WPR yang kini sedang dalam proses finalisasi izin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tak akan pernah sampai sejauh ini tanpa dorongan kuat dari pihak legislatif, termasuk dirinya yang konsisten memperjuangkan di berbagai forum resmi.
“Saya duduk di DPRD bukan untuk diam. Saya gunakan kewenangan yang saya miliki untuk mendorong kebijakan yang pro-rakyat. Dan WPR adalah salah satunya. Ini bukan proyek pribadi, tapi proyek kemanusiaan,” ucapnya.
“Saya tahu persis prosesnya. Ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Perlu perjuangan, data, peta, dan kajian teknis. Semua itu saya ikut kawal. Jadi kalau sekarang ada yang mempertanyakan komitmen saya, itu sangat tidak berdasar,” tambahnya.Menanggapi dinamika politik yang mencoba menggiring isu tambang sebagai alat serangan personal, Matiala menyatakan dirinya tidak akan terpengaruh oleh narasi-narasi yang dibangun tanpa data.
“Silakan saja kalau mau berpolitik, tapi jangan korbankan rakyat tambang. Jangan jadikan isu tambang sebagai alat menjatuhkan orang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperkuat perjuangan agar WPR ini benar-benar menjadi kenyataan dan memberikan kepastian hukum bagi penambang,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Alambri juga mengajak semua pihak, baik di eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, untuk bersatu mengawal dan mengawasi proses legalisasi tambang rakyat demi kepentingan bersama.
“Kita butuh sinergi, bukan saling serang. Kalau tujuannya adalah kesejahteraan rakyat, maka kita harus sepakat berada di jalur yang sama. Saya akan terus berjuang untuk itu, apapun risikonya,” tutupnya. (Young)
