Hengky Honandar menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara terkait Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Sulawesi Utara bersama jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Hengky Honandar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK bersama ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola layanan pertanahan yang transparan, modern, dan bebas korupsi di Sulawesi Utara.
Menurutnya, penguatan sistem pelayanan pertanahan yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Bitung.
Ia menilai sembilan program unggulan yang dipaparkan KPK dan ATR/BPN, mulai dari integrasi layanan pertanahan, percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis OSS, hingga optimalisasi reforma agraria, sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
“Pemerintah Kota Bitung sangat mendukung upaya ini karena sejalan dengan komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Hengky Honandar.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi kunci penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Rapat koordinasi tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Sulawesi Utara sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung reformasi layanan pertanahan di daerah.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Bitung berharap penguatan sistem pertanahan yang terintegrasi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)
