Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Haji Samsudin Dama, S.T., M.E., menggelar kegiatan reses masa persidangan ke lll Tahun 2025 daerah pemilihan l guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Reses yang berlangsung di Dusun 3 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan pada Sabtu (30/8/2025) itu, dihadiri Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Kaban Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Rohani Mamonto, S.Pd, Staf Ahli Bupati Ustad Sofyan Modeong, Camat Kotabunan Idrus Paputungan, S.Pd.SD, tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda dan perwakilan perempuan.
Pada kesempatan itu, Samsudin menyampaikan pokok-pokok pikiran kemudian acara dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, soal beasiswa, hingga dukungan bagi sektor pertanian dan nelayan.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan penting untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
“Reses adalah momentum bagi kami anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat. Setiap masukan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan agar bisa terwujud dalam program pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Samsudin menambahkan, kehadiran DPRD di tengah rakyat merupakan wujud komitmen untuk tetap dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga.Warga yang hadir mengapresiasi kesempatan tersebut karena bisa menyampaikan aspirasi tanpa batasan formal.
“Kami senang Ketua DPRD hadir langsung mendengar keluhan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diperjuangkan,” kata salah seorang warga.
Reses DPRD akan terus digelar secara berkala di berbagai wilayah, sebagai bagian dari tugas konstitusional anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. (*)
