Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Forkopimda Sulawesi Utara (Sulut), Gubernur, Kapolda, Kajati, Pangdam, Kepala Pengadilan Tinggi, Danrem, BPK, BPKP, bersama Bupati, Walikota dan ketua DPRD se-Sulut.
Kegiatan yang berlangsung di ruang Mapalus Pemprov Sulut, Kamis, 14/7)2022 itu, Bupati Sachrul didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kaban Keuangan, dan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) Kabupaten Boltim.
RDP dengan kepala daerah bertujuan menjalin kemitraan dengan segenap pemerintah daerah dalam pencegahan pemberantasan korupsi di daerah masing-masing dan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi serta memfasilitasi masalah di daerah, termasuk masalah aset.
Bupati dalam sesi tanya-jawab di hadapan panelis menyampaikan bahwa, pemberantasan korupsi sudah menjadi kewajiban semua pihak, termasuk kewajiban kepala daerah.
Menurut bupati, penindakan yang dilakukan KPK sudah baik. Namun bupati mengusulkan bahwa, akan lebih baik lagi jika ada sosialisasi mulai dari generasi paling bawah dan Sekolah Dasar. Hal ini untuk membangun karakter calon pemimpin yang bermental baik.
Dalam acara RDP juga, ikut diserahkan sertifikat aset untuk masing-masing daerah dan pelantikan forum penyuluh anti korupsi sulut (Paksi Sulut) yang mengkoordinir tiap daerah.
(Young)
