Penulis: Josua Wajong
Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diharapkan harus lebih bijak menghadapi keluh kesah para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).
Itu dikatakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ir. Miky Junita Linda Wenur, M.A.P., usai rapat bersama DPRD Tomohon, Pemkot Tomohon, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan para pelaku UMKM, di kantor DPRD Kota Tomohon, Rabu (17/2/2021).
“Fasilitas yang kami harapkan adalah kebijakan dari pemerintah kota. Terkait dengan misalnya, membantu program masyarakat pelaku UMKM,” tutur Wenur.
“Karana program nasional saja sekarang ini, kita ada dua poin yang sangat penting. Yaitu pemutusan mata rantai Covid-19 atau penanganan dari pada Covid-19 ini, tetapi juga ada pemulihan ekonomi,” lanjut Wenur.
Para pelaku UMKM kota Tomohon, menurutnya terjerumus di kondisi tersebut. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah menghadapi Covid-19 harus selaras dengan pemulihan ekonomi .
“UMKM ini masuk di sana. Jadi kalau mereka kita beri stimulus, maka juga berarti pemulihan ekonomi kita harus lakukan. Ya, tentunya pemulihan ekonomi tersebut harus tepat sasaran” kata Wenur.
Karena masalah serius saat ini, menurut Wenur, banyak tenaga kerja yang hilang pekerjaan.
“Tadi kan kita sudah dengar. Ada yang punya tenaga kerja delapan orang. Sekarang harus dirumahkan sebagian tenaga kerja. Kan itu berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu ia berharap Pemkot Tomohon harus segera menindak lanjuti polemik yang ada di tengah masyarakat, khususnya apa yang sedang mendera para pelaku UMKM.
“Karena memang kita di kondisi ini. Dan saya kira kebijakan pemerintah pusat jelas sekali, pemulihan ekonomi. Dan itu sudah disampaikan ke daerah, itu harus kita lakukan,” tandas Wenur.
Wenur juga menegaskan, ia pribadi akan terus mengawal semua keluh kesah masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, untuk menuai solusi. Sesuai dengen tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD. (Son)
