Penulis: Josua Wajong
Tondano – Sorotan aliansi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Negeri Manado (Unima) dalam aksi Senin (14/6/3021) tadi siang, tak hanya menyasar dugaan pungutan liar (pungli) di kampus tersebut. Sederat kebijakan yang dikeluarkan Unima dan sangat memberatkan mahasiswa, bahkan orang tua, ikut digedor.
Dalam aksi yang digelar di gedung rektorat Unima itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Unima, Jeremi Pantow yang mewakili para mahasiswa, megritik keras kebijakan tersebut.
“Masa perkuliahan akan segera berakhir pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Tentu, hal tersebut menjadi kabar baik untuk setiap mahasiswa yang menjalani studi di kampus Unima. Peningkatan Unima, baik bidang akademik, non akademik dan administrasi, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kampus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi mahasiswa,” ujar Pantow.
“Sayangnya, beberapa isu maupun masalah di kampus Unima tak kunjung diperhatikan maupun diselesaikan oleh para petinggi kampus. Beberapa di antaranya isu pungutan liar kepada mahasiswa, ketidakjelasan informasi uang kuliah tunggal (UKT), kelulusan studi mahasiswa tingkat akhir, sarana dan prasarana kampus yang tidak memadai, anggaran kemahasiswaan yang tak direalisasikan oleh pihak kampus melalui organisasi intra mahasiswa,” jelas Pantow.
Menurutnya, sejauh ini tuntutan dalam aksi mahasiswa belum terealisasikan. Mengingat aksi yang sama sudah dilakukan 9 Juni 2020 dan belum ditindaklanjuti sampai saat ini.
“Beberapa isu dan masalah ini tidak terlepas dari kondisi dan keadaan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk kampus Unima. Isu-isu ini dirasa tak kunjung terselesaikan dengan selektif, komprehensif dan tuntas di kampus Unima, serta menjadi perhatian serius Rektorat Unima, sejak KBM Unima mengadakan aksi tanggal 9 Juli 2020 dengan tuntutan yang tidak jauh berbeda saat ini. Untuk itulah, sebagai mahasiswa yang terbebani, tentu kami berharap pemegang kebijakan atau pihak rektorat Unima dapat mendengarkan aspirasi dari mahasiswa Unima,” ungkap Pantow.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera menindaklanjuti berbagai tuntutan dari mahasiswa.
“Oleh karena itu, kami KBM Unima menyatakan sikap dan menuntut, meminta Rektor Unima mengeluarkan edaran mengenai pungli, transparansi UKT, perpanjangan studi mahasiswa Unima angkatan 2014, serta meminta rektorat meningkatan pelayanan birokrasi, sekaligus transparansi anggaran kemahasiswaan,” tegas Pantow dalam orasinya. (Son)
