Tugas Rondonuwu Cs Tuntas, BK Rekomendasikan Pecat Kojongian

0
817
Sandra Rondonuwu saat membacakan keputusan BK DPRD Sulut dalam rapat paripurna.

Penulis: Susan Tungkagi

Manado – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diketuai Sandra Rondonuwu, tiba pada tahap pembacaan hasil rekomendasi terkait kasus video viral di kota Tomohon beberapa waktu lalu, yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD Sulut, James Arthur Kojongian (JAK).

Hasil rekomendasi BK tersebut disampaikan dalam sidang paripurna dalam rangka pengumuman keputusan BK tentang hasil pemeriksaan pelanggaran sumpah janji dan kode etik DPRD, Selasa (16/2/2021). Rapat peripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Dewan lainnya, Vicktor Mailangkay dan Billy Lombok.

Terpantau oleh media ini, rapat paripurna tersebut tidak dihadiri JAK.

Saat rekomendasi dibacakan Sandra Rondonuwu di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang hadir, dengan tegas BK mengusulkan agar James Arthur Kojongian diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut, dan untuk pemberhentian diserahkan kepada partai politik, dalam hal ini Partai Golkar.

“BK memutuskan bahwa Saudara James Arthur Kojongian dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji karena telah mencederai kelembagaan DPRD Sulut,” ucap Ketua BK DPRD Sulut.

Namun demikian, putusan BK tersebut mendapat interupsi Fraksi Golkar lewat Ketua Fraksi, Rasky Mokodompit.

Dikatakan Rasky, sesuai dengan Tata Tertib yang ada di DPRD, seharusnya hanya ada satu keputusan yang disampaikan di paripurna ini.

“Tapi mengapa tadi kami mendengar sepertinya ada dua keputusan yang disampaikan. Ini perlu penjelasan,” tutur Rasky.

Menurutnya keputusan BK soal pemberhentian JAK sebagai anggota DPRD Sulut, tidak perlu disampaikan di Paripurna.

“Ini adalah urusan pribadi dari kami (Partai Golkar), tidak perlu disampaikan dalam keputusan Badan Kehormatan. Ini menjadi rancuh,” ucap legislator dua periode di DPRD Sulut ini.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Sulut dengan tegas mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan tidak ada yang racuh.

“Ini adalah keputusan yang bulat. Poin satu dan poin dua adalah satu kesatuan. Diberhentikan dari pimpinan dewan dan pemberhentian dari anggota dewan diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan, dalam hal ini Partai Golkar. Saya kira itu jelas,” tegas Silangen.

Selanjutnya, Silangen menyampaikan jika DPRD Sulut akan menyampaikan usulan pemberhentian James Arthur Kojongian sebagai Pimpinan DPRD Sulut kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sulut. (Son)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here