Manado – Video viral yang sempat menghebohkan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) Januari lalu, telah membuahkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, lewat Badan Kehormatan (BK). Dua usulan lahir, memberhentikan James Arthur Kojongian sebagai pimpinan DPRD dan mengusulkan pemberhentian Kojongian sebagai anggota DPRD Sulut.
Rekomendasi tersebut disahkan lewat pelaksanaan paripurna di DPRD Sulut belum lama ini. Bahkan, DPRD Sulut akan meneruskan usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Sulut.
Sejumlah pendapat pun berkembang pasca rekomendasi BK. Taufik Tumbelaka, salah satu pengamat politik dan pemerintahan di Sulut, angkat suara.
Menurut jebolan UGM ini, gaduh tentang video viral memang dapat dikatakan wajar karena menyangkut sosok yang dianggap menjadi harapan banyak orang. Lanjutan dari gaduh ini memang telah diketahui dan sudah terjadi gema besar.
“Namun terasa menyedihkan ternyata gaduh ini tidak dijadikan momentum memperkuat pembangunan politik, dalam hal perbaikan kualitas demokrasi. Seperti munculnya pernyataan tegas dari para pemimpin partai politik (parpol) di Sulut untuk bertekad tidak berkompromi dengan para kader dari parpol yang dipimpinnya jika terjadi hal serupa. Seperti kegaduhan yang menjadi trending topic itu,” ujar Tumbelaka saat bersua dengan wartawan media ini di Gedung DPRD Sulut.
Menurutnya, tidak terjadi ‘gayung bersambut’ dalam rangka mengambil hikmah dari gaduh video viral itu menyebabkan sejumlah tanya.
“Apakah para pimpinan parpol terjebak hiruk-pikuk kegaduhan itu? Atau para pemimpin parpol alpa mengambil hikmah? Atau para pemimpin parpol tidak berani bersikap karena tidak yakin para kader dalam parpolnya memang tidak memiliki ‘kenakalan’ sama seperti kegaduhan itu?” nilai Tumbelaka.
“Jika nantinya memang tidak ada pemanfaatan momentum untuk memperkuat kesadaran hak dan kewajiban demokrasi terkait perilaku kader parpol, terlebih para wakil rakyat, maka kegaduhan yang telah terjadi akan mubazir,” sebut Tumbelaka.
Padahal, lanjut Tumbelaka, suara utama dalam kegaduhan itu sangat jelas pesannya.
“Yaitu menuntut perilaku baik dan tak tercela dari siapapun ‘pejabat publik’ tanpa pengecualian,” ucap dia.
Intinya, terasa aneh ada momentum mengingatkan para kader tapi sepertinya momentum ini tidak diambil para pemimpin parpol di Sulut.
“Padahal kan bisa melakukan langkah. Misalkan memaksa para kader untuk berjanji dalam semacam pakta integritas, khusus tentang kelakuan atau perilaku,” kata Tumbelaka yang juga Direktur Eksekutif TAC ini.
“Jika tidak ada langkah lanjutan pasca video viral tersebut maka bisa dikatakan tidak ada perbaikan kualitas demokrasi,” tutup Tumbelaka. (Son)
