PT TMS Dinilai Membahayakan Sangihe, Ratu: GMNI Sulut Siap Kawal

0
802
Juan Ray Ratu

Penulis: Josua Wajong

Manado – Setelah dikeluarkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Perseroan Terbatas (PT) Tambang Mas Sangihe (TMS), ancaman serius dinilai mengintai Kabupaten Sangihe. Aktivitas perusahaan ini dianggap berpotensi membahayakan eksistensi kultural dan lingkungan hayati di daerah kepulauan itu.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Utara (Sulut), Juan Ray Ratu, Kamis (25/3/2021).

“Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), harus dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat,” ujar Ratu.

“Serta tetap mengakui dan menghormati hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh melupakan amanat UU Pengelolaan WP3K.

“Pemerintah tidak boleh lupa regulasi yang ada. UU Pengelolaan WP3K, mengamanatkan eksplorasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus dilakukan dengan pendekatan ekologis dan ulititas secara komprehensif dan terpadu dengan pulau besar di sekitar,” ungkap Ratu.

Ia harap, pihak-pihak terkait harus mengkaji semua dampak dari pertambangan tersebut. Misalnya, pendekatan pemerintah harus berpihak pada rakyat menggunakan kacamata ekologis.

“Keberadaan tambang di daerah kepulauan harus dikaji lebih jauh lagi. Jangan hanya mementingkan keuntungan pemodal besar dan elit yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dengan izin yang diberikan 42.000 hektare (Ha). Itu mencakup setengah pulau besar Sangihe. Andil pemerintah yang mengeluarkan izin ini harus dilihat dalam kacamata ekologis dan kesejahteraan rakyat,” terang mahasiswa Pascasarjana Kriminologi Universitas Indonesia (UI) ini.

Ratu menegaskan, GMNI DPD Sulut siap mengawal dan berjuang bersama kaum marhaen di Kepulauan Sangihe.

“Kami GMNI DPD Sulut, sebagai lidah dan telinga rakyat, siap untuk mengawal dan mengkritisi. Bilamana keberadaan tambang ini hanya menyusahkan kaum marhaen di Kepulauan Sangihe,” tegas Ratu. (Son)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here