Penulis: Sunadio Djubair
Tutuyan – Gertakan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Christiano Talumepa, yang mengisyaratkan mutasi pejabat di lingkup pemerintahan Boltim, menuai reaksi sejumlah tokoh masyarakat. Beredar informasi, mutasi oleh Talumepa, akan menyentuh hingga para penjabat Sangadi (Kepala Desa, red) dan aparat yang terlibat politik praktis.
Haikal Mokoagow, tokoh pemuda Boltim, menilai pernyataan Talumepa, tidak profesional dan penuh intrik. Ditegaskan, Penjabat Bupati memiliki tugas utama yakni menyukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup), khususnya di kabupaten Boltim.
“Saya kira, Penjabat Bupati baiknya fokus pada suksesnya pilkada serentak saja. Jangan mengutak-atik SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), atau mengganti Sangadi dan aparat desa. Ini bisa mengganggu stabilitas daerah, apalagi di momen politik seperti sekarang. Untuk pejabat yang takut nyamuk DBD seperti Pak Talumepa, sebaiknya tidak mengundang emosi masyarakat Boltim,” ujar Haikal, Kamis (15/10/20).
Alumni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang dikenal vokal dalam mengkritisi pemerintah ini, mengungkapkan sebab dia menyebut Talumepa sebagai pejabat yang takut nyamuk.
“Oh iya. Beliau kan pernah dikritisi salah satu anggota DPRD Boltim ketika pindah rumah dari Tutuyan ke Kotamobagu. Di media-media yang saya baca, alasannya karena takut nyamuk demam berdarah. Di kompleks beliau tinggal, sedang mewabah DBD. Tapi faktanya, masih ada ribuan warga di sekitar yang aman-aman saja sampe hari ini. Berarti beliau saja yang takut,” ucapnya.
Dia mengimbau, para ASN termasuk Sangadi dan aparat di Boltim, tidak takut dengan gertakan siapapun yang mengaku penguasa. Apalagi yang hanya bersifat sementara saja di Boltim.
“Tak perlu takut, karena kita adalah negara hukum. Segala bentuk keputusan dan kebijakan itu ada regulasi yang mengaturnya, tidak bisa semena-mena. Apalagi terkait mutasi di masa pilkada, sudah jelas diatur. Bupati definitif saja dikekang aturan, apalagi hanya penjabat,” ujarnya.
Haikal yang juga Sekretaris DPD KNPI Boltim, meminta Penjabat Gubernur Sulut, Agus Fatoni, untuk mengklarifikasi pernyataan Christiano Talumepa, yang menganggap pin Kemendagri yang dia semat lebih sakti dari pin Garuda Bupati definitif.
“Saya kira Penjabat Gubernur Sulut, perlu mengklarifikasi pernyataan penjabat Bupati Boltim. Katanya di beberapa media, pin yang dia miliki adalah pin Kemendagri. Jadi bebas melakukan apa saja termasuk mutasi pejabat. Apakah maksud beliau tidak perlu izin Mendagri karena dia utusan Mendagri? Ini perlu dipertanyakan, karena kesannya beliau ini otoriter dan pongah. Sebagai rakyat Boltim, saya kritik pejabat negara seperti ini. Merusak citra pemerintah, dan Mendagri,” tutur Haikal. (*)
