Penulis: Rikson Karundeng
Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pasang ‘kuda-kuda’. Potensi sengketa hasil pemilihan diantisipasi. Seluruh personel terkait mensimulasikan berbagai skenario perselisihan dan merancang strategi menghadapinya.
Hal itu terlihat dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, di salah satu hotel di Kota Manado, Kamis (29/10).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon menjelaskan, tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan. Bimtek digelar untuk menyamakan persepsi terkait dengan mekanisme dan hukum acara dalam perselisihan hasil pemilihan.
“Kita kemudian melakukan upaya-upaya untuk identifikasi potensi masalah apa yang bisa terjadi, yang bisa menjadi alasan dari paslon (pasangan calon) untuk mengajukan gugatan sehingga kita bisa melakukan pencegahan dan antisipasi,” tuturnya.
Tinangon menegaskan, target KPU Sulut sebenarnya soal sengketa. Dalam artian KPU berusaha untuk supaya tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena kalau tidak ada gugatan, berarti paslon dan publik sudah percaya terhadap hasil, karena ini sengketa hasil.
“Namun kalau toh juga ada gugatan, target kita memenangkan setiap gugatan. Karena itu kita melakukan persiapan langkah-langkah antisipasi menghadapi sengketa hasil di MK,” tandas Tinangon.
Diketahui, para peserta yang ikut serta dalam kegiatan bimtek ini adalah para Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU di 15 kabupaten dan kota, para Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum dan staf di Bagian Hukum. Jadi, masing-masing KPU di kabupaten dan kota mengutus tiga orang. (*)
