Kasus Pemecatan Praja IPDN Asal Sulut Bermuara di PTUN Bandung

0
982
Sofyan Jimmy Yosadi

Penulis: Susan Tungkagi

Manado – Setelah dipecat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada tanggal 19 November 2020, Madya Praja tingkat 2 asal Sulawesi Utara, Jurgen Paat, akhirnya menempuh jalur hukum.

Lewat Kuasa Hukum, Sofyan Jimmy Yosadi, S.H., dan Nur Setia Alam, S.H., M.Kn., kasus ini bermuara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat.

“Proses hukum berkaitan dengan kasus diberhentikannya Madya Praja asal Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo Nomor 880-539 tahun 2020, tertanggal 19 November 2020, kini akan memasuki tahap persidangan pertama,” ucap Yosadi saat diwawancarai awak media ini.

Lebih lanjut disampaikan Yosadi, tahapan pendaftaran gugatan kepada Rektor IPDN Jatinangor dilaksanakan melalui E-Court dan PTUN Bandung, Jawa Barat telah memberitahukan register perkara tersebut terdaftar dengan Nomor: 16/2021/PTUN BDG tertanggal 16 Februari 2021.

“Setelah ada penetapan Majelis Hakim PTUN Bandung, melalui E-Court sudah diberitahukan relas pemanggilan para pihak, baik kami sebagai pihak penggugat kuasa hukum Jurgen Paat, maupun pihak tergugat Rektor IPDN Jatinangor, akan menghadiri sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021,” ungkap dia.

Yosadi menambahkan, sebagai kuasa hukum Jurgen Paat, akan hadir pada sidang pertama di PTUN Bandung hari Selasa, pekan depan.

“Kami sangat optimis dengan bukti-bukti dan dokumen yang ada bahwa klien kami tidak patut diberhentikan karena dia tidak melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan dan proses pemberhentiannya jelas cacat hukum, mal administrasi dan sangat menciderai rasa keadilan. Kami akan berjuang maksimal hingga kebenaran dapat terungkap. Semoga upaya yang kami lakukan akan menuai hasil positif,” tegas Yosadi mengakhiri wawancara. (Son)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here