Penulis: Eka Egeten
Manado – Polemik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berimbas pada peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, mengencang. Kebijakan itu memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi (Sulut). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diminta untuk tidak membiarkan situasi ini.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi 4 DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi. Menurutnya, tarif BPJS sudah mengalami dua kali perubahan dan pada akhirnya mengalami kenaikan, pihak BPJS harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).
“Kami meminta pada pihak BPJS segera berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten dan kota karena pasti akan mengalami masalah, terutama pada peserta BPJS yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini di ruang kerjanya, Rabu (16/6).
“Karena setiap penganggaran itu dilakukan pada awal tahun dan ketika perubahan itu terjadi di tahun berjalan, secara otomatis pemda mengalami masalah dari sisi pembayarannya. Dan jika ada pemda yang menghentikan itu menjadi normal karena kalau mereka tidak menghentikan maka pemda mau bayar dengan apa?” ucapnya.
Dia menambahkan, permasalahan kenaikan iuran BPJS harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah.
“Nah, ini harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah dan seharusnya ini ditanggulangi oleh pemerintah provinsi. Dalam hal koordinasi, karena kalau dilihat presentasinya ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat di Sulut yang BPJS-nya dibiayai oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
“Mungkin di pemerintah pusat tidak masalah akan tetapi di pemerintah daerah yang angkanya ada puluhan ribu, karena sisanya dibiayai APBN, harus diselesaikan jangan sampai masyarakat yang mengalami musibah sakit dan mereka berharap diklaim oleh pemerintah daerah tetapi ternyata tidak. Ini akan menjadi bom waktu,” terangnya.
Diungkapkan, persoalan ini sudah disuarakan masyarakat ke wakil rakyat Sulut. “Laporan ini sudah masuk ke kami beberapa waktu yang lalu dan sudah ada kejadian di beberapa rumah sakit. Ini harus diantisipasi dari pihak BPJS, jangan hanya berharap pemda yang berkoordinasi tetapi BPJS harus proaktif dan pemerintah provinsi jangan membiarkan situasi ini,” tegasnya. (*)
