Penulis: Rivo Gosal
Manado – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) memberi perhatian serius pada masyarakat adat dan kaum disabilitas dalam mengawasi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Hal itu ditunjukkan saat menggelar ‘Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipasi Publik’ bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Sulut, di Hotel Mercure, Tateli, Sabtu (12/09).
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengawasan Bawaslu Sulut, Yoyo Sumual saat membuka kegiatan mengatakan, rakor ini digelar karena Bawaslu Sulut menyadari peran strategis masyarakat adat dan kaum disabilitas dalam mengawasi proses Pilkada Serentak 2020 ini.
“Memang dalam melakukan pengawasan partisipasi publik, baik masyarakat adat maupun kaum disabilitas mempunyai peran penting. Untuk itu Bawaslu berinisiatif menggelar kegiatan rakor ini,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut, Kenly M. Poluan, S.Pd., M.Si., menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan karena Bawaslu ingin mendorong proses pilkada di Sulut pada isu-isu publik yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat.
“Kami mengundang teman-teman dari penyandang disabilitas dan teman-teman masyarakat adat untuk kita sama-sama mengadvokasi perbincangan publik agar program-program dari pasangan calon atau aktivitas penggalangan dukungan pasangan calon itu didominasi isu-isu publik,” kata Poluan.
“Prinsipnya Bawaslu Sulut ingin membangun kolaborasi agar pilkada ini tidak terjebak dengan diskusi-diskusi permisif (bersifat terbuka atau serba membolehkan) dan tidak sesuai dengan ketentuan. Karena banyak sekarang kami temukan di lapangan, masyarakat itu terjebak pada isu-isu terkait politik uang dan masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sementara, masalah yang mendasar itu kelihatannya tenggelam dari budaya permisif,” tandasnya.
Dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Sulut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pemantik. Akademisi Unima yang juga pegiat isu-isu kepemiluan Dr. Goinpeace H. Tumbel, S.Sos., M.AP., M.Si, aktivis masyarakat adat Lefrando A. Gosal, S.Teol., dan Ketua PPUAD Steven Kowaas, S.Sos. Sementara, hadir sebagai peserta, para penggerak organisasi penyandang disabilitas dan aktivis masyarakat adat di Sulut. (*)
