Tutuyan – Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dinonaktifkan. Minimnya anggaran, jadi alasan. Itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Boltim, Slamet Riyadi Umbola, S.E., Senin (15/6/2020).

“Terkait BPJS, itu terhalang karena anggaran, sehingga itu hanya dibayarkan sampai bulan  Mei. Sekarang ada perubahan aturan lagi oleh Dinas Kesehatan, sehingga untuk posisi bulan Juni, karena belum terbayarkan maka untuk sementara dihentikan. Tapi tetap akan diupayakan oleh Dinas Kesehatan. Persoalan keuangan ada di Dinas Kesehatan. Kita kalau anggaran ada, kita kasih rekomendasi barapa total anggaran yang dibutuhkan, tapi proses penganggarannya di Dinas Kesehatan,” ujar Umbola.

Dikatakannya, sekitar tiga ribuan peserta BPJS sudah ditarik oleh Kementerian Sosial, dan yang kosong itu akan diisi kembali.

“Data dari tahun 2019, kurang lebih 21 ribu. Cuma yang lain sudah ditarik oleh Kementerian Sosial itu ada tiga ribuan. Dan yang kosong itu, rencananya akan diisi kembali kalau sudah ada anggaran,” terang Umbola.

Mantan Kabag Humas ini menyebut, BPJS yang dinonaktifkan itu boleh digunakan dengan catatan dirubah ke BPJS Mandiri.

“Misalnya, kalau sudah perlu, itu dirubah dulu ke mandiri dengan membayar 20.500 rupiah, itu aktif dan boleh langsung digunakan. Nanti APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) kalau anggaran sudah ada, balik lagi ke BPJS yang pemda bayar itu,” tukasnya. (*)