Penulis : Josua Wajong
Tomohon – Anggota DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Junita Linda Wenur, M.A.P., beri respons positif terkait persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2024 yang menyebabkan petani menjerit.
Dikatakannya, sampai saat ini petani di kota Tomohon masih mengeluh soal tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi. Itu disebabkan karena keterlambatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menginput sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerima pupuk bersubsidi.
“Biarlah menjadi pembelajaran bersama dan diharapkan tidak terulang kembali ke depan,” ujar Miky Wenur, Kamis (20/6/2024).
Dijelaskan perempuan peduli petani ini, dua bulan lalu, Pemkot Tomohon menginput e-RDKK dan terinformasi sesuai batas waktu, 17 Juni 2024. Sehingga beberapa hari lalu sudah diverifikasi pihak Kementan RI. Menurutnya, dalam pokok perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia (RI), diberi ruang setiap empat bulan dalam tahun berjalan dapat dilakukan evaluasi.
“Kita doakan bersama dan tentunya terus mengawal supaya segera masuk tahap evaluasi,” ucap Istri Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., anggota DPD/MPR RI.
Dirinya juga berharap, dalam pengajuan e-RDKK oleh Pemkot Tomohon adalah anggota-anggota yang termasuk dalam kelompok tani.
“Sesuai ketentuan dan tidak dijadikan alasan bagi mereka yang tidak mengambil atau membeli pupuk subsidi tahun sebelumnya, sehingga tidak diajukan dalam pupuk bersubsidi di 2024,” tegas Miky Wenur.
Calon Wali Kota dari Partai Golkar itu meyakini, faktor utama petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi tahun sebelumnya karena terkendala masalah ekonomi dan keuangan.
“Tapi tahun 2024,mereka sementara menanam, tinggal menunggu waktu pemupukan dan keterserdiaan pupuk bersubsidi, seiring dengan musim tanam sampai beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Miky Wenur mengatakan, petani sulit membeli pupuk bersubsidi pada saat membutuhkan, demikian pula yang bagi petani tetapi tidak termasuk kelompok tani karena terlalu sibuk dikebun.
Mereka, kata dia (Miky-red) kendalanya di ekonomi dan keuangan. Itu sebabnya, Pemkot Tomohon harus pikirkan dan dicarikan jalan keluar supaya permasalan seperti itu dapat teratasi.
“Ini tentu untuk kesejahteraan petani dan keluarga dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon ini. (*)